Tentang IP-KI
27 Desember 1949, Kemerdekaan Indonesia diakui kedaulatannya oleh pihak Belanda, melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Bung Hatta.
Dengan begitu Pemerintah Indonesia menjadi Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS); karena pada saat itu pihak Belanda telah membentuk negara-negara bonekanya atau BFO (*), Negara Pasundan, Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur dan lain-lain.
Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia yang melakukan Proklamasi 17 Agustus 1945, juga menjadi negara bagian bersama-sama negara bagian boneka Belanda tersebut. Presiden Soekarno dan para pejuang Kemerdekaan dan ABRI tidak setuju, namun kenyataan tersebut harus diterima.
Memajukan Kehidupan Bangsa
IP-KI memajukan bangsa melalui pendidikan sejarah, pelestarian nilai perjuangan, dukungan UMKM, layanan kesehatan, pelatihan kepemimpinan, dan penggunaan teknologi untuk edukasi serta kerjasama nasional dan internasional..
Artikel terbaru
Kajian Lanjutan
Terkait Rervisi Undang-Undang TNI dan Penempatan Prajurit Aktif dalam Jabatan Sipil Menjaga Supremasi Sipil: Sikap DPP IP-KI terhadap Revisi UU TNIDPP IP-KI menegaskan pentingnya menjaga
Analisa Kajian dan Rekomendasi DPP IP-KI Terhadap Dinamika Sosial, Politik dan Hukum Di Indonesia
Rekomendasi DPP IP-KI: Reformasi Hukum dan Kebijakan Ekonomi untuk Indonesia yang Lebih BaikDPP IP-KI melalui Kajian Strategis Kebijakan Nasional (KSKN) memberikan analisa dan rekomendasi kebijakan
Pelantikan DPW IP-KI Provinsi Maluku Utara
Ternate, 28 Februari 2025 Sekali Layar Terkembang, Surut Kita Berpantang Ternate, 28 Februari 2025Telah sah dilantik Ketua beserta kepengurusan DPW IP-KI Provinsi Maluku Utara Masa
Kunjungan DPP IP-KI ke Kedaton Sultan Ternate
Ternate, 27 Februari 2025 Ternate, 27 Februari 2025Ketua Umum dan Sekjend DPP IP-KI, dalam rangka melantik DPW IP-KI Provinsi Maluku Utara, berkesempatan berkunjung ke kediaman
