Tentang IP-KI

27 Desember 1949, Kemerdekaan Indonesia diakui kedaulatannya oleh pihak Belanda, melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Bung Hatta.
 Dengan begitu Pemerintah Indonesia menjadi Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS); karena pada saat itu pihak Belanda telah membentuk negara-negara bonekanya atau BFO (*), Negara Pasundan, Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur dan lain-lain.
Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia yang melakukan Proklamasi 17 Agustus 1945, juga menjadi negara bagian bersama-sama negara bagian boneka Belanda tersebut. Presiden Soekarno dan para pejuang Kemerdekaan dan ABRI tidak setuju, namun kenyataan tersebut harus diterima.

Memajukan Kehidupan Bangsa

IP-KI memajukan bangsa melalui pendidikan sejarah, pelestarian nilai perjuangan, dukungan UMKM, layanan kesehatan, pelatihan kepemimpinan, dan penggunaan teknologi untuk edukasi serta kerjasama nasional dan internasional..

Artikel terbaru

Kajian Lanjutan DPP IP-KI
Information
Ario Azhar

Kajian Lanjutan

Terkait Rervisi Undang-Undang TNI dan Penempatan Prajurit Aktif dalam Jabatan Sipil Menjaga Supremasi Sipil: Sikap DPP IP-KI terhadap Revisi UU TNIDPP IP-KI menegaskan pentingnya menjaga

Read More »